BOGORTODAY.COM | Polres Bogor terus didesak untuk tidak setengah- setengah dalam membongkar adanya keterlibatan oknum pejabat dalam praktik penambangan liar di Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) PT Antam Tbk, Pongkor.
Mantan Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Karyawan Faturachman menilai, kedekatan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi dengan Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto sebagai upaya untuk memberikan tekanan kepada polres agar tidak terlalu lebar dalam mengembangkan kasus pongkor.
“Itu taktik Jaro Ade (panggilan Ade Ruhandi, red) dekat dengan kapolres buat membuat kagok dalam pengusutan kasus Pongkor. Sementara dia sudah diperintahkan Kapolda Jawa Barat. Makanya jangan mau dipepet sama Jaro Ade,” tegas pria yang kini fokus menjadi budayawan itu, Selasa (27/10/2015).
Mantan wabup yang akrab disapa Karfat ini melanjutkan, dengan keakraban yang dijalin antara kapolres dan Jaro Ade, untuk menghambat laju AKBP Suyudi Ario Seto untuk membongkar penadah-penadah besar yang diduga dilakoni pejabat teras di Bumi Tegar Beriman.
“Makanya dia pernah kan waktu diwawancara bilang ‘hati-hati kamu kalau bicara’. Itu tuh dia takut diungkap kalau ada keterlibatannya. Semua warga di sekitar Pongkor sudah tahu kok siapa Jaro Ade itu,” katanya.
AKBP Suyudi Ario Seto sendiri masih terus mengejar aktor yang intelektual yang membekingi praktik gurandil. “Tidak peduli siapapun yang terlibat, akan kami tindak. Karena ini sebuah kejahatan besar,” katanya.
Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Moechgiyarto telah memerintahkan semua kapolres yang ada di wilayah pemerintahannya untuk tidak pandang bulu dalam mengusut pencurian emas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Saya sudah perintahkan semua kapolres untuk menuntaskan kasus gurandil. Tidak hanya di Pongkor, tapi juga di semua wilayah Jawa Barat. Karena ini telah merugikan negara. Tapi jangan pandang bulu. Sikat aja siapapun bekingnya,” tandas Kapolda.
Tidak hanya itu, Komisi VII DPR RI yang sedang menggodok Panitia Khusus (Pansus) untuk membongkar aktor yang menjadi bos gurandil yang berasal dari kalangan pejabat teras Bumi Tegar Beriman.
“Ini sudah merugikan negara hingga Rp 20 triliun. Polisi juga jangan lamban kerjanya. Buktikan jika memang mau menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu,” tegas anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. (Rishad Noviansyah)
0 Komentar